Home Terbaru Calon Presiden Itu-itu Aja? Ilmuan Politik Saiful Munjani Bongkar Penyebab Terbatasnya Calon

Calon Presiden Itu-itu Aja? Ilmuan Politik Saiful Munjani Bongkar Penyebab Terbatasnya Calon

Live www.idnpop.com Hits video terbaru May 15, 2022 4:35 am

Warta Ekonomi, Jakarta –

Akibat tingginya ketentuan minimal 20 persen pencalonan Presiden dan juga serta Wakil Presiden atau presidential threshold dari partai politik maka peluang untuk mendapatkan pemimpin yg lebih fresh menjadi terbatas.

Hal tersebut dipaparkan dari ilmuan politik, Saiful Mujani, di dalam program ‘Bedah Politik dengan Saiful Mujani’ episode “Calon Presiden Tanpa Ambang Batas?” yg tayang di kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, (12/5/2022). 

Baca serta: Demokrat Belum Bernafsu Gabung Golkar-PPP-PAN, “Kami Ingin Capres yg Layak Jual”

Saiful Mujani menjelaskan di dalam sistem presidensial yg sebenarnya, tidak terdapat hubungan antara hasil pemilu legislatif dengan syarat pencalonan Presiden dan juga serta Wakil Presiden.  Ia mencontohkan pada pemilihan Presiden di Prancis yg baru selesai, terdapat 12 pasangan calong presiden.

Padahal Prancis menganut sistem semi presidensial, campuran antara parlementarisme dengan presidensialisme. Itu pun pencalonan presidennya cukup terbuka. 

“Tidak terdapat threshold yg besar seperti di Indonesia. bagaimanapun yg dimuat dari media cuma Macron dan juga serta Le Pen, tapi sebenarnya terdapat 12 pasangan calon,” ungkap Saiful. 

Baca Juga :  Diancam Pendukung Luhut! Masinton PDIP Nggak Ada Takutnya: Dibunuh Pun Saya Ogah Minta Maaf!

Sedangkan, di Amerika Serikat, menurut Saiful Munjani, negara yg menjadi model sistem presidensialisme dunia, syarat untuk menjadi calon presiden cukup sederhana, yaitu kelahiran Amerika, tinggal tetap di Amerika minimal 14 Tahun, berumur minimal 34 Tahun, dan juga serta tidak melakukan tindakan kriminal.

Tidak terdapat syarat yg lain, misalnya mesti berasal dari partai politik, apalagi partai politik dengan jumlah kursi tertentu di Kongres atau DPR seperti di Indonesia. 

“dapat begitu saja seseorang menyatakan diri sebagaimana calon presiden. apabila Ia menghabiskan dana lebih berasal dari 5 ribu USD di dalam kampanye, maka ia diharuskan daftar ke KPU. Begitu sederhana,” tutur Saiful. 

“Pada pemilihan presiden Amerika Serikat terakhir, pada 2020, yg sangat banyak diketahui cuma Trump melawan Biden, padahal calon yg maju terdapat 36 pasangan,” tambahnya.

Guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri ini menyatakan bahwa secara konstitusional, peluang untuk memperluas pencalonan presiden ada. Karena threshold 20 persen, 15 persen, 4 persen, atau 0 persen tidak tercantum di di dalam konstitusi.

Baca Juga :  [IDNpop]-munculnya #boboiboy listrik

Itu merupakan tafsiran politik DPR terhadap konstitusi. di dalam konstitusi, cuma terdapat pernyataan bahwa calon presiden diusulkan dari partai politik. Partai politik pengusul mesti sebesar apa, tidak terdapat ketentuannya di konstitusi.

Saiful melanjutkan bahwa Karena tingginya ambang batas minimal 20 persen, maka peluang untuk mendapatkan calon-calon yg lebih “fresh” atau yg lebih diharapkan menjadi terbatas.

Baca serta: Gegara Manusia Gurun, Direktur Jamaica Muslim Center Tantang Rektor ITK: dapat Melamar Kerja di Elon Lagu? Wanita Kerudung Ini…

Lebih jauh, pendiri Saiful Mujani Research also Consulting (SMRC) ini menjelaskan bahwa di dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), calon independen dibolehkan. Karena konstitusi menyatakan bahwa gubernur, walikota, dan juga serta bupati dipilih secara demokratis. Tidak terdapat kata-kata diajukan dari partai. Sementara untuk presiden, konstitusi menyebut secara spesifik mesti diajukan dari partai politik.

Fakta bahwa Pilkada membolehkan calon independen, pada pilpres harusnya lebih boleh lagi. Menurut Saiful, hirarki atau tingkat kepentingan mestinya terdapat di pemilihan Presiden yg statunya lebih tinggi dibanding pada pemilihan kepala daerah.

Baca Juga :  Jadwal Grand Final MPL Season 9, Siapa Lawan RRQ Hoshi?

“Okelah sebagaimana sebuah kompromi, calon presiden diajukan dari partai politik, tapi jangan dengan ambang batas 20 persen, dong,” tegasnya.

Menurut Saiful, karena tidak terdapat aturan yg eksplisit di konstitusi tentang keharusan threshold, calon presiden cukup diajukan dari partai politik, yaitu partai manapun yg diakui dari negara, yg terdaftar di Menkumham. Bahkan partai-partai yg tidak lolos ke Senayan pun seharusnya memiliki hak untuk mencalonkan seseorang menjadi presiden seperti di negara-negara yg lain yg menganut sistem presidensial yg normal.

Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensialisme, tapi didikte dari parlemen atau partai politik. Seharusnya tak boleh tunduk pada parlemen. Presiden sifatnya seperti parlemen secara langsung bertumpu pada rakyat, dipilih langsung dari rakyat, mendapat mandat langsung berasal dari rakyat.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Populis. Hal yg terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan juga serta keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Populis.

Editor: Muhammad Syahrianto

Sumber Referensi & Artikel : Berbagai Sumber
Saksikan video selengkapnya :